 |
| Ilustrasi Penagkanpan Masyarakat Papua 2 Mei 2016 (foto Dok KNPB) |
Situasi
politik Papua menunjukkan beberapa perkembangan. Di internasional,
tokoh-tokoh Papua yang dipercaya sebagai diplomat, telah berhasil
memberikan keyakinan kepada berbagai kalangan di Eropa, Afrika, Amerika,
Pasifik dan Melanesia, dalam mendesak penyelesaian persoalan hak asasi
manusia (HAM) yang dilakukan oleh Indonesia kepada orang asli Papua
serta mendukung diberikannya kebebasan kepada bangsa Papua untuk
menentukan nasib sendiri.
Di Inggris,
pada bulan Mei 2016, Free West Papua Campaign yang dipimpin langsung
oleh Benny Wenda, bersama ILWP dan IPWP, mendeklarasikan Referendum bagi
West Papua, yang didukung langsung oleh Ketua Partai Sosialis Inggris
yang juga sebagai anggota parlemen di Inggris, Gubernur Provinsi Orro
PNG Gerry Juva, Menteri Luar Negeri Vanuatu, dan beberapa utusan Pasifik
dan Melanesia serta Afrika.
Manasseh
Sogavare selaku ketua forum Melanesia Spearhead Group (MSG), yang juga
adalah Perdana Menteri Solomon Island, mengecam sikap Indonesia yang
tidak merespon surat dari forum MSG terkait penyelesaian persoalan HAM
di Papua dan menganggap bahwa tidak ada niat baik Indonesia dalam
penyelesaian persoalan HAM di Papua. Manasseh Sogavare mendesak
pimpinan-pimpinan negara-negara Melanesia untuk mengangkat status United
Liberation Movement For West Papua (ULMWP) dari observer menjadi
anggota tetap, sesegera mungkin.
Selain
itu, Piter Oneil selaku Ketua Pasific Island Forum (PIF) yang juga
sebagai Perdana Menteri Papua New Guinea (PNG) menyatakan bahwa Forum
Pasific mendukung West Papua Self Determination.
Di dalam
negeri, gejolak perlawanan yang dilakukan rakyat dan mahasiswa Papua
lewat aksi-aksi damai di berbagai kota dan kabupaten di tanah Papua dan
beberapa kota lain di Indonesia semakin tinggi. Rakyat Papua semakin
yakin dan semakin bersemangat dalam menyuarakan aspirasi di ruang-ruang
publik. Gerakan rakyat yang sebelumnya menonjol di beberapa kota dan
kabupaten, kini lewat aksi-aksi damai sudah semakin massif dan merata di
seluruh kota dan kabupaten di tanah Papua.
Melihat
desakan dunia internasional terhadap pesoalan politik dan HAM di Papua
dan gejolak rakyat Papua yang semakin masif dan terbuka melakukan
perlawanan di ruang-ruang publik, pemerintah Indonesia bergerak cepat
merespons situasi ini. Indonesia membentuk tim khusus penyelesaian
persoalan HAM di Papua yang dipimpin langsung oleh Menkopolhukam RI
Luhut Binsar Panjaitan.
Dari
banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi, tim ini hanya mengangkat 3
persoalan yang dianggap sebagai representasi dari sekian banyak
persoalan HAM yang terjadi di tanah Papua. Padahal, sejak invasi militer
Indonesia dilakukan ke tanah Papua pertama kali pada tahun 1961 hingga
saat ini, tercatat ada ratusan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh
militer yang telah memakan ratusan ribu jiwa rakyat Papua.
Tidak hanya
itu, guna menekan desakan dari dunia internasional terhadap persoalan
HAM di tanah Papua, Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri dalam
pernyataan di berbagai media mengecam intervensi yang dilakukan berbagai
negara dan menegaskan bahwa persoalan Papua adalah persoalan internal
Indonesia sehingga negara-negara lain tidak perlu mencampuri urusan HAM
di Papua.
Menyikapi
maraknya aksi-aksi damai yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat
(KNPB) bersama rakyat Papua sendiri, Indonesia lagi-lagi menggunakan
pendekatan-pendekatan militeristik. Dalam 3 bulan terakhir, dilakukan
pengiriman militer secara diam-diam ke seluruh Tanah Papua secara masif,
terlebih di daerah-daerah perbatasan antara Papua dan PNG.
Pengiriman
militer dalam jumlah banyak ini kemudian mendapatkan respons dari Gerry
Juva (Gubernur Provinsi Oro, PNG) di perlemen PGN. Gerry Juva
mempertanyakan banyaknya jumlah militer Indonesia yang ditempatkan di
daerah-daerah perbatasan. Setidaknya ada 45.000 personil tentara organik
yang disiagakan. Pembangunan Kodim dan Mako Brimob semakin marak
dilakukan di berbagai kota dan kabupaten di seluruh tanah Papua. Hal ini
dipertegas dengan pernyataan Menteri Pertahanan Indonesia bahwa
Kementerian Pertahanan akan membangun kantor cabang dan membangun
pangkalan militer khusus Papua yang akan dimulai pad akhir tahun 2016
ini.
Tindakan
represif aparat (TNI-Polri) terhadap aksi-aksi damai yang digelar rakyat
Papua semakin menjadi-jadi. Puluhan aktivis dan rakyat Papua ditangkap
hanya karena membagi-bagikan selebaran aksi. Ribuan massa rakyat Papua
ditangkap di beberapa kota dan kabupaten hanya karena menggelar aksi
damai. Penyiksaan, penganiayaan, dan bahkan pelecehan dilakukan aparat
terhadap rakyat Papua yang diamankan saat menggelar aksi damai.
Penangkapan
dan pembungkaman ruang-ruang demokrasi di ruang publik dan ruang
akademik masif dilakukan aparat gabungan dalam kurun waktu April-Juni
2016. Penangkapan terhadap 54 aktivis KNPB, mahasiswa dan rakyat Papua
pada tanggal 28-30 April 2016 saat membagi-bagikan selebaran seruan aksi
damai di Jayapura, Abepura, Sentani, dan Yahukimo. Penangkapan terhadap
13 mahasiswa Uncen saat menggelar aksi damai menuntut pemerataan biaya
pendidikan dan UKT di lingkungan kampus pada tanggal 27 April 2016 di
Abepura.
Penangkapan
massal terhadap 2000-an lebih aktivis, mahasiswa, dan rakyat Papua pada
tanggal 2 Mei 2016 saat menggelar aksi damai di beberapa kota dan
kabupaten di tanah Papua. Penangkapan terhadap 75 aktivis, mahasiswa,
dan rakyat Papua saat membagikan selebaran seruan aksi di beberapa kota
di Papua, pada tanggal 28-30 Mei 2016. Penangkapan terhadap 597 orang
massa aksi dan aktivis KNPB saat menggelar aksi damai pada tanggal 31
Mei 2016, dan 7 orang mahasiswa Papua di Menado, Sulawesi Utara saat
menggelar aksi yang sama.
Menjelang
aksi damai yang akan digelar oleh rakyat Papua bersama KNPB pada tanggal
15 Juni 2016, penangkapan kembali dilakukan oleh aparat. Setidaknya
sejak tanggal 10 hingga 13 Juni, sebanyak 99 orang aktivis, mahasiswa,
dan rakyat Papua ditangkap hanya karena membagi-bagikan selebaran aksi
di beberapa tempat di Papua.
Komite
Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat melaporkan, dalam lima hari terakhir,
sejak tanggal 10 hingga 15 Juni, Kepolisian Republik Indonesia telah
menangkap 1.236 orang. Tanggal 10 Juni lalu aparat dari Polresta
Jayapura menangkap 31 orang di Jayapura saat membagikan selebaran.
Tanggal 13 Juni, 65 orang ditangkap di Sentani juga saat membagikan
selebaran. Pada tanggal yang sama, 4 orang ditangkap di Nabire saat
mengantar surat pemberitahuan ke polisi. Tanggal 15 Juni ada sekitar
1.135 orang ditangkap. Yaitu 100 orang ditangkap di Wamena, 1.004 orang
ditangkap di Sentani, dan 31 mahasiswa ditangkap oleh aparat dari Polres
Malang, Jawa Timur, saat mau aksi.
Setiap kali
penangkapan, selalu ada penganiayaan terhadap aktivis KNPB seperti yang
terjadi di Sentani. Dalam perjalanan menuju ke Polres, banyak yang
dipukul di tengah jalan. Ini kebiadaban yang sedang ditunjukkan pada
orang Papua. Rakyat Papua semakin sulit untuk percaya bahwa Indonesia
sebagai negara demokrasi, jika pengamanan aparat kepada rakyat Papua
dalam menyampaikan pendapat dibuka umum dengan cara-cara kekerasan dan
tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
Militer mulai menghidupkan milisi-milisi reaksioner (ormas) yang diback-up langsung
oleh militer yang mayoritas massanya adalah orang non-Papua untuk
melakukan perlawanan terhadap aksi-aksi damai yang digelar oleh rakyat
Papua. Terjadilah konflik antara sipil dan sipil (pribumi dan pendatang)
di Papua. Penculikan, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan misterius
terhadap orang asli Papua semakin marak terjadi di berbagai kota di
Papua. Di Jayapura saja, dilaporkan hampir setiap hari ditemukan 4-5
jenazah orang asli Papua di ruang jenasah RSUD Jayapua dengan luka-luka
yang rata-rata hampir sama.
Penulis adalah Kawan-Kawan yang kerja di media online www.membunuhindonesia.net
0 Comments