Bupati Nduga Pembangunan Jalan dan Jembatan Dibatalkan

Bupati Nduga tolak pembangunan jalan dan jembatan di Nduga, mendesak penarikan TNI/Polri. Begitu juga Gubernur Papua. Bahkan Gubernur sampaikan alih proyek infrastruktur ke tangan TNI itulah pemicu konflik dengan TPNPB. Artinya, semua proyek nasional itu murni pemaksaan Jakarta demi pengamanan bisnis militer dan kapitalisasi (perburuan) SDA Papua. Ini brutal karena tidak mempertimbangan aspek sosial- politik Papua.

Akankah Jakarta mendengar kegelisahan Bupati dan Gubernur? Tentu tidak. Bagi Jakarta Indonesianisasi Papua lebih penting dari pada wewenang, jati diri dan martabat pejabat Papua. Ribuan manusia mengungsi, terlantar dan mati di Papua saja dibiarkan. Watak kolonial itu hanya satu: menduduki, menjajah dan menguasai wilayah jajahan.

Ukuran kebaikan negara itu bukan pembangunan fisik (jalan, jembatan dan bangunan megah). Ukurannya ada pada bagaimana negara melindungi, menjamin dan menghargai kemanusiaan Papua. Kalau setengah abad lebih populasi Papua hanya naik 1,5 jt sementara PNG sudah 8 jt penduduk itu penjajahan.

Kalau 50 tahun diatas tanah kaya orang Papua bertahan dengan hasil jual pinang dengan urutan kemiskinan tertinggi di Indonesia itu adalah penjajahan. Kalau wewenang otsus dipegang Jakarta dan menjadikan pejabat Papua hanya budak setia Jakarta itu penjajahan. Kalau Persipura, Natalius Pigai, Mahasiswa Papua di Jawa, Bali, Sulawesi dipanggil monyet, Gorila itu penjajahan.

Kalau 80% lahan adat di seluruh Papua dikapitalisasi dan masyarakat adat tergusur habis itu penjajahan. Kalau di kota-kota saja pos TNI berjarak 100-200 meter dibangun, apalagi RSUD dijaga TNI itu penjajahan. Kalau demo damai apalagi mau ibadah saja direpresi TNI/Polri Itu namanya penjajahan. Jadi semua praktek kolonial itulah yang dialami bangsa Papua.

Segalannya ditutupi secara gamblang dengan propaganda pembangunan. Rakyat Indonesia justru dibius dengan propaganda pembanguna dan nasionalisme sempit ( NKRI harga mati) lalu ikut mendukung kolonialisme di abad 21 ini. Pikiran (kesadaran) rakyat Indonesia itu sesungguhnya sedang dijajah oleh penguasanya, sehingga Rocky Gerung pun mati-matian kampanye "akal sehat".

Jadi, kasus Nduga itu bagian dari perang rakyat (bangsa) terjajah melawan penjajah. Di abad terbuka ini (dimana Indonesia yang sementara bernafsu menjadi Dewan HAM/Keamanan PBB), penyelesaian damai, jujur dan terbuka mestinya didorong oleh negara Republik Indonesia yang telah melandasi konstitusi anti kolonialisme.

Sumber

Post FB: Victor Yeimo

©CoretanAktivisPapua2019